IPABIonline.com - Berbagai laporan mengkonfirmasikan peran luas rezim Zionis Israel dalam instabilitas di Suriah sejak Maret 2011. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman mengatakan, "Israel siap untuk mengirim bantuan kepada kelompok-kelompok pemberontak di Suriah."
Juru bicara Menlu Zionis, Tzachi Moshe mengatakan, "Israel dapat menyalurkan bantuan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga-lembaga internasional lain."
Para perusuh dan kelompok teroris bersenjata Suriah beraksi sejak Maret 2011 dengan dukungan sejumlah negara Barat, Arab, dan Israel. Hingga kini ribuan orang tewas termasuk aparat keamanan negara ini.
Kesiapan Israel untuk menyalurkan bantuan lebih banyak kepada kelompok teroris Suriah dikemukakan di saat sebuah kelompok yang menamakan diri (Dewan Transisi Nasional Suriah, telah menyatakan kesiapannya untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Israel jika pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad terguling.
Isaac Hertzog, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, juga mendesak Tel Aviv menyalurkan dukungan dan bantuan lebih banyak kepada kelompok-kelompok pemberontak Suriah. Hertzog juga mengungkap hubungan Israel dengan seorang pemimpin oposisi Burhan Ghalyoun dan menegaskan bahwa sejumlah tokoh oposisi Dewan Transisi Nasional Suriah bahkan menyatakan untuk berdamai dengan rezim Zionis. Nama-nama tokoh oposisi yang menginginkan perdamaian dengan Israel itu menurut Hertzog, tidak mungkin dipublikasikan karena alasan keamanan.
Publikasi berita tentang hubungan kelompok oposisi dengan rezim yang bahkan memusuhi dan menjajah sebagian wilayah Suriah itu, semakin mengungkap esensi dan identitas kelompok oposisi Suriah yang menjadi boneka pihak-pihak asing.
Seorang pengamat hubungan strategis Suriah, Salim Harba, juga mengungkap dimensi lain dari makar rezim Zionis Israel dan negara-negara Barat. Ditambahkannya bahwa oknum-oknum teroris dari negara-negara Teluk Persia, Irak, Lebanon, Afghanistan, Turki, dan Perancis, yang dibekuk dalam operasi militer Suriah di wilayah Baba Amr, mereka semua diatur oleh Barat dan Israel.
Harba menegaskan bahwa dibentuk kantor khusus di Qatar yang mengurusi operasi kelompok-kelompok teroris di Suriah yang koordinasinya ditangani langsung para agen-agen Dinas Rahasia Amerika Serikat (CIA) dan Israel (Mossad).
Di sisi lain, Qatar juga menandatangani kontrak pembelian senjata dengan perusahaan-perusahaan senjata Amerika Serikat dan Israel untuk melengkapi senjata para perusuh di Suriah.
Masalah-masalah tersebut mengindikasikan fakta bahwa Suriah saat ini memang menghadapi gelombang makar dari Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel, yang juga dibantu oleh negara-negara Arab.
Upaya Israel mengobarkan instabilitas di Suriah dan bahkan menyulut perang sipil di negeri itu adalah dalam rangka menyimpangkan perhatian rakyat dan pejabat Suriah dari penjajahan rezim Zionis atas wilayah-wilayah Suriah serta untuk mematenkan aksi ilegal mereka itu.
Namun pelaksanaan referendum amandemen konstitusi yang diprakarsai pemerintah Damaskus telah menjadi garis pembeda pihak-pihak yang terlibat dalam instabilitas di Suriah. Jika sebelumnya masyarakat dunia membentur keambiguan dalam menyikapi krisis Suriah. Maka pasca referendum, terungkap jelas identitas para perusuh dan apa tujuan mereka.
Hampir 60 persen dari warga yang berhak memilih ikut ambil bagian dalam referendum Ahad (26/2), dengan 7.490.319 orang (89,4 persen) mendukung dan 753.208 orang (9 persen) menolak.
Referendum tersebut merupakan bukti dukungan rakyat terhadap pemerintah Assad dan tekad mereka untuk menjaga kedaulatan dan persatuan negara. Yang jelas, dua acuan itu bertentangan dengan apa yang dituju oleh kelompok-kelompok perusuh melalui berbagai aksi brutal mereka. Lalu siapa penjahat sebenarnya? Bagaimana menurut Anda? (IPABI Online/IRIB Indonesia)
