 |
| Polisi anti huru-hara Bahrain tengah berjaga-jaga untuk menekan aksi protes damai di ibukota Manama (presstv.com) |
"Terlepas dari janji Raja, reformasi tersebut tidak cukup luas dan memadai," kata Federasi Internasional Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights) yang berbasis di Paris.
Laporan ini didasarkan penyelidikan selama lebih dari satu tahun terhadap perilaku dan kebijakan rezim pasca demonstrasi massal yang mengguncang kerajaan di ibukota Manama pada Februari 2011.
Pemerintah Bahrain dengan segera melancarkan penumpasan brutal terhadap protes damai yang dibantu oleh pasukan pimpinan Arab Saudi.
"... Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah terus menyangkal mayoritas hak-hak fundamental warga Bahrain, setiap hari," kata Presiden FIDH, Souhayr Belhassen.
Menurut laporan itu, sekitar 80 orang telah tewas sejak awal pemberontakan dan setidaknya 34 orang meninggal sejak komisi penyelidikan merilis temuannya November 2011 silam.
FIDH mendesak pihak berwenang Bahrain untuk membebaskan semua tahanan politik dan "mendukung pembentukan mekanisme pemantauan internasional ... untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi" dari komisi penyelidikan yang independen.
Tokoh HAM Bahrain, Abdulhadi al-Khawaja, dan pemimpin oposisi, Hassan Mushaimaa, di antara mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Puluhan orang telah tewas, banyak dari mereka berada di bawah penyiksaan saat dalam tahanan, serta ribuan lainnya ditahan di penjara sebagai bagian dari tindakan keras Manama yang didukung Saudi pada pemberontakan populer.
Warga Bahrain menuntut Raja Hamad bin Isa Al Khalifa untuk bertanggung jawab atas kematian dan penangkapan para demonstran. (IPABI Online/hm)
Sumber : Press TV
